Setiap negara di dunia memiliki perbatasan
 berdasarkan beragam kriteria. Namun, batas politik suatu negaralah yang
 paling sering memicu perdebatan. Beberapa kasus bahkan menyulut 
pecahnya konflik bersenjata antara dua negara yang masih terus 
berlangsung hingga saat ini. Situs penyenarai Listverse merangkum daftar 7 Sengketa Perbatasan Paling Kontroversial yang masih terjadi sampai 
sekarang.
1. Abkhazia dan Ossetia Selatan

Negara yang terlibat konflik: Georgia vs Republik Abkhazia dan Republik Ossetia Selatan. Abkhazia
 dan Ossetia Selatan adalah dua negara erpublik pecahan Georgia di 
Kaukasus. Keduanya telah berupaya melepaskan diri dari Georgia sejak 
tahun 1920-an. Setelah Revolusi Rusia tahun 1917, Abkhazia dan Ossetia 
Selatan ditetapkan sebagai dua republik otonom yang merupakan bagian 
dari Georgia dan termasuk di dalam wilayah Uni Soviet. Namun setelah 
perang tahun 1920-an, Abkhazia dan Ossetia Selatan mendeklarasikan 
kemerdekaannya pada 1923 dan 1922. Masalah kedaulatan keduanya semakin 
kompleks di masa keruntuhan Uni Soviet dan Georgia mendeklarasikan 
independensinya yang akhirnya berujung pada perang di tahun 1992 dan 
2008. Rusia pada akhirnya mengakui kedua republik tersebut sebagai 
negara yang terpisah dan berdiri sendiri. Namun PBB, Uni Eropa dan NATO 
menolak mengakui kedaulatan Abkhazia dan Ossetia Selatan.
2. Kosovo

Negara yang terlibat konflik: Republik Serbia dan Republik Kosovo. Keruntuhan
 negara sosialis di tahun 1990-an juga berpengaruh pada Yugoslavia. Pada
 masa keruntuhan Yugoslavia, terbentuk lima negara baru; 
Bosnia-Herzegovina, Kroasia, Makedonia, Slovenia, dan Republik Federasi 
Yugoslavia yang menaungi daerah otonomi Kosovo. Pada tahun 1998-1999 
pecah perang ketika “Kosovo Liberation Army” menuntut kemerdekaan dari 
RF Yugoslavia. Setelah perang berakhir, RF Yugoslavia melepas semua 
klaimnya atas Kosovo dan menerimanya sebagai wilayah yang diawasi PBB. 
Pada tahun 2006, RF Yugoslavia pecah menjadi Serbia dan Montenegro, 
sementara Kosovo mendeklarasikan kemerdekaannya dari Serbia pada 17 
Februari 2008 dengan memilih Pristina sebagai ibukota. Kosovo diakui 
secara resmi sebagai sebuah negara oleh 80 negara anggota PBB plus 
Taiwan. Meski telah menjadi anggota IMF dan Bank Dunia, status Kosovo 
sampai saat ini masih belum diakui sebagai negara berdaulat secara 
sepenuhnya.
3. Sahara Barat

Negara yang terlibat konflik: Kerajaan Maroko vs Republik Demokratik Arab Sahrawi. Sahara
 Barat berada di wilayah Afrika yang dikelilingi Maroko, Algeria, dan 
Mauritania. Wilayahnya sebagian besar terdiri atas padang pasir sehingga
 populasinya pun hanya sekitar 500 ribu penduduk yang sebagian besar 
tinggal di kota. Pada awalnya, Sahara Barat berada di bawah kekuasaan 
Imperium Spanyol. Namun setelah Kesepakatan Madrid pada tahun 1975, 
ketika Spanyol sepakat untuk mengakhiri keberadaannya di wilayah itu, 
Sahara Barat diklaim oleh Maroko dan Republik Demokratik Arab Sahrawi 
(RDAS). Sebanyak 20-25% wilayah Sahara Barat berada di bawah kekuasaan 
RDAS sementara Maroko mengontrol selebihnya. Kekuasaan RDAS diakui oleh 
58 provinsi sedangkan 22 provinsi lain menarik dukungan meerka dan 12 
lainnya baru akan menentukan sikap setelah referendum PBB. Namun hingga 
saat ini, PBB tidak mengakui Sahara Barat sebagai negara berdaulat di 
bawah pemerintahan RDAS.
4. Gibraltar

Negara yang terlibat konflik: Kerjaan Spanyol vs Inggris Raya dan Irlandia Utara. Wilayah
 Gibraltar telah jadi sengketa sejak bertahun-tahun lalu. Posisinya yang
 strategis di Selat Gibraltar memungkinkan akses ke Laut Tengah dan 
Suez, yang merupakan jalur penting pelayaran dan perdagangan 
internasional. Saat ini, kendali militer selat itu dipegang oleh Inggris
 dan Maroko meskipun Spanyol memiliki pangkalan militer yang cukup besar
 di area yang sama. Awalnya, Gibraltar dikuasai oleh kekuatan 
Anglo-Belanda pada tahun 1704. Kemudian pada tahun 1713 Spanyol 
menyerahkannya pada Inggris melalui Perjanjian Utrecht. Sejak itu, 
Spanyol tiga kali berusaha mengambil alih kembali Gibraltar namun tidak 
berhasil. Referendum yang diadakan pada 1967 dan 2002 yang bertujuan 
untuk mengembalikan wilayah itu ke Spanyol, justru menghasilkan 
sebaliknya, 99% penduduk memilih untuk tetap berada di bawah kekuasaan 
Inggris. Memang tidak ada ketegangan berarti antara Spanyol dan Inggris 
terkait klaim wilayah ini, namun Spanyol tetap tidak mau melepaskan 
kekuasaan politiknya atas Gibraltar.
5. Georgia Selatan dan Kepulauan Sandwich Selatan

Negara yang terlibat konflik: Republik Argentina vs Inggris Raya dan Irlandia Utara. Kepulauan
 ini terkait erat dengan Kepualaun Falkland yang juga menjadi sumber 
keretakan hubungan Argentina dan Inggris. Sejak James Cook mendarat di 
Georgia Selatan pada tahun 1775 dan Kepulauan Sandwich pada tahun 1908, 
Inggris menganeksasi keduanya pada 1908. Sedangkan Argentina mengklaim 
kekuasaannya berdasarkan keberadaan perusahaan penangkapan paus yang 
mulai beroperasi tahun 1908 di Georgia Selatan, namun telah 
menandatangani perjanjian sewa kepada pemerintah Kepulauan Falkland 
sejak tahun 1906. Pada tahun 1985, Georgia Selatan dan Kepualauan 
Sandwich Selatan resmi menjadi wilayah luar negeri Inggris. Namun 
Argentina tetap melanjutkan klaim kedaulatannya atas kedua wilayah 
kepualauan itu. Perkembangan terbaru pada tahun 2010, Presiden 
Venezuela, Hugo Chavez, menelpon Ratu Elizabeth II untuk menyerahkan 
Georgia Selatan dan Kepulauan Falkland kepada Argentina.
6. Tibet

Negara yang terlibat konflik: Pemerintah Adminsitrasi Tibet vs Republik Rakyat China. Sejarah
 kedaulatan Tibet terentang panjang sejak abad 13. Secara hukum, 
pemerintah Republik Rakyat China (RRC) melihat Tibet sebagai bagian tak 
terpisahkan sejak Dinasti Yuan. Fakta ini didukung peta kuno dan 
negara-negara lain sehingga menjadikan Tibet sebagai wilayah otonom 
China. Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa dan Perancis serta banyak 
negara lain mengakui Tibet sebagai bagian dari China. Akar konflik yang 
terus berlanjut hingga saat ini terjadi saat Invasi China ke Tibet pada 
tahun 1950, ketika pemerintahan baru komunis memulai “Pembebasan Seluruh
 Wilayah China” sehingga menimbulkan pecahnya perang. Setalah perang 
berakhir, Pemerintah Administrasi Tibet (PAT), yang diwakili Dalai Lama,
 menyerahkan Tibet kepada China dengan 17 poin kesepakatan. Namun, 
delegasi Tibet dipaksa menandatangani kesepakatan tersebut. Hingga saat 
ini PAT berada di pengasingan di India dan tidak ada tanda-tanda Tibet 
akan memperoleh kemerdekaannya.
7. Siprus

Negara yang terlibat konflik: Republik Siprus vs Republik Turki Siprus Utara. Siprus
 merupakan kelanjutan konflik Yunani dan Turki di era modern. Konflik 
kedua negara sendiri telah berlangsung selama berabad-abad. 
“Kepemilikan” Siprus selalu berpindah tangan antara Turki dan Inggris 
sepanjang sejarah sejak pertama kali dikuasai Kekaisaran Turki Ottoman. 
Diantara penguasaan kedua negara tersebut, muncul pula beberapa kali 
pemberontakan yang mendukung kedaulatan penuh dari salah satu negara. 
Salah satunya dilakukan kelompok perlawanan Siprus Turki EOKA yang 
menginginkan penyatuan Siprus dengan Turki. Dari sekian lama pergolakan 
yang masih terjadi hingga sekarang, Turki menguasai 37% bagian utara 
pulau tersebut dan mengklaim secara de facto berdirinya Republik Turki 
Siprus Utara. Meski begitu, pertempuran antara Yunani dan Siprus Turki 
masih jadi pemandangan harian hingga saat ini. Inggris, Yunani, dan 
Turki pun harus meminta NATO untuk turut menjaga perdamaian. Sementara 
di sisi lain, hanya Turki yang mengakui Republik Turki Siprus Utara 
sebagai sebuah negara dan sampai sekarang tidak ada tanda-tanda pulau 
tersebut akan bersatu dalam sebuah negara utuh.
